Ambisi Gizi dan Realitas Desa: Kajian Multidisiplin Program MBG & KDMP

Ketika ambisi politik bertemu dengan realitas fiskal dan sosiologis, yang tersisa sering kali bukan solusi—melainkan beban baru yang ditanggung oleh generasi mendatang. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) adalah dua eksperimen kebijakan terbesar era pemerintahan Prabowo-Gibran yang menuntut pengawasan intelektual secara serius.

Artikel ini bukan sekadar kritik. Ini adalah second opinion—sebuah kajian multidisiplin yang menggabungkan perspektif ekonomi makro, sosiologi pedesaan, dan tata kelola kebijakan publik untuk mengevaluasi apakah kedua program ini layak dilanjutkan, dimodifikasi, atau justru memerlukan moratorium evaluasi sebelum terlanjur menjadi bencana fiskal dan kelembagaan.

I. Program Makan Bergizi Gratis: Antara Niat Mulia dan Beban Fiskal

Konteks dan Skala Program

Program MBG menargetkan penyediaan makanan bergizi gratis bagi sekitar 82,9 juta penerima manfaat—meliputi anak usia sekolah (PAUD hingga SMA/SMK), ibu hamil, dan balita. Dengan alokasi anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp71 triliun per tahun pada fase penuh (2026), program ini menjadi salah satu pos belanja sosial terbesar dalam sejarah APBN Indonesia.

Pertanyaan fundamentalnya bukan apakah anak-anak Indonesia membutuhkan gizi yang lebih baik—tentu saja mereka membutuhkannya. Pertanyaannya adalah: apakah arsitektur kebijakan ini efisien, berkelanjutan, dan proporsional?

Studi Komparasi Internasional

Untuk memahami posisi Indonesia, kita perlu membandingkan dengan program serupa di negara lain:

Mengapa MBG Sangat Membebani APBN?

Ada beberapa faktor struktural yang membuat program MBG Indonesia jauh lebih mahal secara proporsional dibanding negara lain:

• Skala Universal tanpa Means-Testing: Berbeda dengan Inggris yang hanya menargetkan keluarga miskin (1,9 juta anak), MBG bersifat universal—mencakup seluruh siswa tanpa memandang status ekonomi. Ini menambah beban fiskal secara eksponensial.
• Inefisiensi Logistik Kepulauan: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Biaya distribusi pangan ke 74.000+ titik layanan di seluruh nusantara jauh lebih tinggi dibanding India atau Brasil yang memiliki konektivitas darat lebih baik.
• Absennya Ekosistem Pangan Lokal Terintegrasi: India berhasil menekan biaya karena Mid-Day Meal Scheme terintegrasi dengan sistem distribusi publik (PDS) yang sudah mapan selama puluhan tahun. Indonesia membangun dari nol.
• Overhead Birokrasi dan Risiko Markup: Dengan rantai pasok yang panjang dan melibatkan banyak aktor (vendor katering, distributor, pengawas), potensi kebocoran anggaran sangat tinggi.
• Ambisi Nutrisi vs. Realitas Harga Pangan: Target gizi yang tinggi (protein hewani, sayur, buah) di tengah inflasi pangan global membuat biaya per porsi sulit ditekan.

Potensi Positif yang Tidak Boleh Diabaikan

Meski kritik fiskal sangat valid, kita harus mengakui potensi positif program ini jika dikelola dengan benar:

• Reduksi Stunting: Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa program makan sekolah dapat menurunkan prevalensi stunting 5-8% dalam 5 tahun jika konsisten.
• Peningkatan Kehadiran Sekolah: Pengalaman India menunjukkan kenaikan attendance rate 12-15% setelah implementasi Mid-Day Meal.
• Stimulus Ekonomi Lokal: Jika pengadaan pangan benar-benar menyerap produksi petani lokal, ada efek multiplier ekonomi yang signifikan.

Namun, semua potensi ini bergantung pada satu prasyarat: tata kelola yang bersih dan efisien—sesuatu yang secara historis menjadi kelemahan struktural Indonesia.

II. Koperasi Desa Merah Putih: Romantisme Kelembagaan atau Solusi Nyata?

Anatomi Kebijakan KDMP

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dirancang sebagai entitas ekonomi baru di tingkat desa yang akan berfungsi sebagai offtaker (penyerap hasil produksi) sekaligus penyedia pangan untuk program MBG. Pemerintah menargetkan pembentukan KDMP di seluruh 74.961 desa/kelurahan di Indonesia.

Secara konseptual, KDMP diposisikan sebagai "jembatan" antara petani lokal dan program MBG—sebuah ide yang terdengar elegan di atas kertas. Namun, analisis sosiologi pedesaan dan ekonomi kelembagaan mengungkapkan kompleksitas yang jauh lebih dalam.

Kritik Sosiologis: Top-Down vs. Bottom-Up

Sejarah pembangunan ekonomi desa di Indonesia dipenuhi dengan pelajaran pahit tentang pendekatan top-down:

• KUD Era Orde Baru: Koperasi Unit Desa yang dipaksakan dari atas pada 1970-80an berakhir sebagai "koperasi kertas"—eksis secara administratif namun mati secara fungsional. Mayoritas menjadi alat distribusi pupuk bersubsidi yang sarat korupsi.
• Prinsip Koperasi yang Dilanggar: Koperasi sejati lahir dari kebutuhan kolektif anggotanya (bottom-up). KDMP lahir dari kebutuhan pemerintah pusat akan offtaker (top-down). Ini melanggar prinsip dasar International Cooperative Alliance.
• Absennya Modal Sosial: Koperasi yang berhasil (seperti Mondragon di Spanyol atau koperasi susu di Gujarat, India) dibangun di atas modal sosial yang terakumulasi selama puluhan tahun. KDMP ingin menciptakan kelembagaan instan tanpa fondasi sosial.

"Koperasi yang lahir dari dekrit, bukan dari kebutuhan, adalah koperasi yang menunggu waktu untuk mati."

Dampak terhadap BUMDes dan Dana Desa

Aspek paling mengkhawatirkan dari KDMP adalah potensi kanibalisasi kelembagaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah eksis:

• Tumpang Tindih Fungsi: BUMDes sudah memiliki mandat sebagai penggerak ekonomi desa. Kehadiran KDMP menciptakan dualisme kelembagaan yang membingungkan di tingkat akar rumput.
• Fragmentasi Anggaran Dana Desa: Dengan total Dana Desa nasional ~Rp71 triliun (2024), penambahan beban operasional KDMP akan mengurangi alokasi untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan desa.
• Konflik Kepentingan di Tingkat Desa: Siapa yang mengelola KDMP? Jika kepala desa, maka terjadi konflik kepentingan dengan BUMDes. Jika pihak luar, maka legitimasi lokal dipertanyakan.
• Kapasitas SDM: Desa-desa di Indonesia—terutama di luar Jawa—menghadapi defisit akut tenaga terampil. Menambah satu lagi entitas kelembagaan tanpa SDM yang memadai adalah resep kegagalan.

Realisme sebagai Offtaker MBG

Pertanyaan paling krusial: bisakah KDMP yang baru dibentuk langsung berfungsi sebagai offtaker pangan berskala besar?

Jawabannya, berdasarkan analisis rantai pasok pangan, hampir pasti tidak dalam jangka pendek. Alasannya:

• Kapasitas Produksi: Mayoritas desa tidak memiliki surplus pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan MBG secara konsisten.
• Standar Keamanan Pangan: MBG memerlukan standar hygiene dan food safety yang ketat. Koperasi baru tanpa infrastruktur cold chain dan quality control tidak bisa memenuhi ini.
• Konsistensi Pasokan: Pertanian Indonesia bersifat musiman dan rentan terhadap cuaca. Koperasi desa tidak memiliki buffer stock atau mekanisme hedging untuk menjamin pasokan sepanjang tahun.
• Skala Ekonomi: Biaya per unit produksi di koperasi kecil jauh lebih tinggi dibanding vendor katering besar. Ini justru akan menaikkan biaya MBG.

III. Sintesis: Peta Risiko dan Peluang

Dari analisis di atas, kita dapat memetakan kedua program dalam matriks risiko-manfaat:

Program MBG memiliki potensi manfaat yang tinggi (reduksi stunting, peningkatan human capital) namun juga risiko fiskal dan korupsi yang sangat tinggi. Program ini bukan program yang salah secara konseptual—ia salah secara arsitektural. Skala yang terlalu ambisius, timeline yang terlalu agresif, dan absennya infrastruktur pendukung membuat program ini rentan menjadi "lubang hitam" fiskal.

Program KDMP memiliki potensi manfaat yang rendah hingga sedang (dalam jangka pendek) dengan risiko kelembagaan yang tinggi. Program ini berpotensi merusak ekosistem kelembagaan desa yang sudah ada tanpa memberikan nilai tambah yang jelas. Ia lebih merupakan produk romantisme politik terhadap koperasi ketimbang solusi berbasis bukti.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Kesimpulan: Kondisi Program MBG Saat Ini

Program Makan Bergizi Gratis dalam kondisinya saat ini merupakan kebijakan yang secara konseptual benar namun secara arsitektural cacat. Dengan beban fiskal ~0,30% PDB—tertinggi di dunia untuk program sejenis—MBG berjalan tanpa fondasi infrastruktur logistik yang memadai, tanpa mekanisme targeting yang efisien, dan tanpa sistem pengawasan yang cukup ketat untuk mencegah kebocoran. Program ini telah menjadi eksperimen skala raksasa yang dijalankan dengan kecepatan politik, bukan kecepatan teknokratis. Hasilnya: kualitas gizi yang tidak merata, insiden keracunan pangan yang berulang, dan beban APBN yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. MBG membutuhkan bukan penghentian, melainkan reformasi arsitektural yang fundamental.

Kesimpulan: Kondisi Program KDMP Saat Ini

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam kondisinya saat ini merupakan kebijakan yang lahir dari romantisme politik, bukan dari kebutuhan empiris di akar rumput. KDMP dibangun dengan pendekatan top-down yang mengabaikan pelajaran sejarah kegagalan KUD era Orde Baru, menciptakan dualisme kelembagaan dengan BUMDes yang sudah eksis, dan memfragmentasi anggaran Dana Desa yang sudah terbatas. Sebagai offtaker MBG, KDMP belum memiliki kapasitas produksi, infrastruktur keamanan pangan, maupun konsistensi pasokan yang dibutuhkan. Program ini berisiko menjadi beban administratif baru bagi desa tanpa memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata.

Rekomendasi untuk Program MBG

1. Transisi ke Targeted Approach: Alihkan dari universal coverage ke means-tested targeting. Prioritaskan 40% populasi termiskin terlebih dahulu. Ini dapat memangkas anggaran hingga 50% tanpa mengorbankan dampak pada kelompok yang paling membutuhkan.
2. Desentralisasi Pengadaan: Berikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola pengadaan pangan sesuai konteks lokal, bukan sentralisasi di Jakarta.
3. Audit Independen Berkala: Libatkan BPK, KPK, dan lembaga independen untuk melakukan audit triwulanan terhadap seluruh rantai pasok.
4. Integrasi dengan Sistem Existing: Manfaatkan infrastruktur PKH, BPNT, dan Bulog yang sudah ada, bukan membangun sistem paralel.

Rekomendasi untuk Program KDMP

1. Moratorium Pembentukan Massal: Hentikan pembentukan KDMP secara massal. Lakukan pilot project di 500-1.000 desa terpilih selama 3 tahun dengan monitoring ketat.
2. Perkuat BUMDes yang Sudah Ada: Alih-alih menciptakan entitas baru, perkuat kapasitas 45.000+ BUMDes yang sudah eksis dengan pelatihan, permodalan, dan pendampingan.
3. Prinsip Subsidiaritas: Biarkan desa menentukan sendiri bentuk kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka—bukan dipaksakan dari pusat.
4. Evaluasi Dampak terhadap Dana Desa: Lakukan kajian fiskal komprehensif tentang dampak KDMP terhadap komposisi belanja Dana Desa sebelum melanjutkan program.

Penutup: Keberanian untuk Mengevaluasi

Tidak ada yang salah dengan ambisi memperbaiki gizi anak bangsa atau memperkuat ekonomi desa. Yang salah adalah ketika ambisi itu tidak dikawal oleh kehati-hatian fiskal, bukti empiris, dan kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan kapasitas negara.

Program MBG dan KDMP, dalam bentuknya saat ini, lebih mencerminkan logika politik elektoral ketimbang logika kebijakan publik berbasis bukti. Keduanya lahir dari janji kampanye yang perlu "ditepati" dengan cepat, bukan dari proses perencanaan teknokratis yang matang.

"Kebijakan publik yang baik bukan yang paling ambisius, melainkan yang paling realistis—yang mengakui keterbatasan sumber daya dan kompleksitas realitas sosial."

Indonesia membutuhkan keberanian untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi. Bukan karena tujuannya salah, tetapi karena jalannya perlu diperbaiki. Lebih baik memperlambat langkah dan sampai di tujuan, daripada berlari kencang menuju jurang.

Salam analitis,
Rakta Swara — DPP Peradah Sulawesi Utara